DetailNews.id, Sulut – Yulius Selvanus menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menjadi ajang pemaparan capaian ekonomi daerah sekaligus penyampaian berbagai tantangan strategis pembangunan.
Dalam paparannya, Gubernur menegaskan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 2025 menunjukkan hasil menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional. Salah satu sorotan utama adalah lonjakan sektor ekonomi kreatif (ekraf) yang diproyeksikan meningkat drastis hingga 1.456 persen, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar.
“Sektor Ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis kekayaan intelektual,” ujar Gubernur. Ia menambahkan, pemerintah provinsi telah memberikan dukungan konkret melalui pembentukan nomenklatur khusus ekraf dan penyelenggaraan berbagai agenda besar, termasuk Warbiasa Governor League 2025.
Di sektor pariwisata, Sulawesi Utara mencatat kunjungan 61.495 wisatawan mancanegara sepanjang 2025, didominasi oleh turis asal Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, wisatawan nusantara mencapai 14,35 juta perjalanan, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama. Sebanyak 408.505 unit UMKM tercatat aktif menggerakkan ekonomi daerah. Selama periode 2023–2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan peralatan kepada 960 unit usaha serta memfasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski capaian ekonomi menunjukkan tren positif, Gubernur menyoroti sejumlah tantangan infrastruktur yang masih perlu perhatian. Di antaranya adalah kebutuhan peningkatan aksesibilitas melalui penambahan rute penerbangan internasional langsung, integrasi transportasi massal, serta pengembangan fasilitas di Bandara Internasional Sam Ratulangi. Selain itu, isu infrastruktur dasar seperti pengelolaan air bersih, sampah, serta ketersediaan listrik dan jaringan internet di kawasan wisata terpencil juga menjadi prioritas.
Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan aspirasi strategis kepada DPR RI, termasuk usulan penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, khususnya sektor kelautan dan agroindustri, serta penguatan sistem logistik nasional.
“Kami berharap usulan-usulan ini dapat dikawal oleh Komisi VII DPR RI demi meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” pungkas Gubernur.*
