DetailNews.id, Banyumas – Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026). Mereka mendesak pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menindak tegas pihak yang diduga terlibat korupsi dalam pelaksanaannya.
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Banyumas Bersatu dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi, doa bersama, serta aksi teatrikal yang menggambarkan manfaat Program MBG bagi para pelajar.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai poster bertuliskan, antara lain, “Tangkap Koruptornya, Bukan Hentikan MBG-nya”, “Kami Bersama Prabowo”, dan “Teruskan MBG, Tangkap Koruptornya”.
Koordinator lapangan, Imam Muntaufik, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Hari ini kami melakukan aksi damai dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Program yang baik tentu kami dukung, sedangkan yang tidak baik akan kami kritisi,” ujarnya.
Selain mendukung keberlanjutan MBG, massa juga menyoroti dugaan kasus korupsi yang disebut terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Imam, para relawan merasa terdampak akibat tersendatnya pelaksanaan program tersebut.
“Salah satu yang kami sampaikan adalah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada koruptor yang dibiarkan bebas begitu saja. Kami menjadi korban karena program MBG tersendat akibat persoalan tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, penghentian sementara Program MBG berdampak terhadap ribuan relawan SPPG yang kehilangan mata pencaharian selama beberapa pekan terakhir.
“Mereka menjerit karena selama tiga minggu program dihentikan. Sementara kebutuhan mereka meningkat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah,” ujarnya.
Menurut Imam, dampak penghentian program juga dirasakan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini memasok kebutuhan pangan ke SPPG.
“Petani dan UMKM tidak lagi bisa menjual hasil produksinya ke SPPG. Harga komoditas di pasar pun turun drastis,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas yang juga Wakil Satgas MBG Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menyatakan pemerintah daerah akan menampung seluruh tuntutan massa.
“Kami siap menerima dan menampung seluruh aspirasi. Selanjutnya akan kami teruskan kepada pemerintah pusat karena tata kelola Program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Nungky saat menemui peserta aksi bersama anggota DPRD Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Relawan Bersatu, Ahmad Maryo, menyayangkan aksi damai tersebut tidak dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas untuk menerima aspirasi para peserta.
Peliput : Sani
