DetailNews.id, Tarakan – Bank Indonesia (BI) menyoroti tantangan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara (Kaltara) di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,34 persen pada triwulan III 2026. Salah satu persoalannya, sektor hilirisasi mineral yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah cenderung padat modal sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja relatif terbatas.
Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, Tri Yanuarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan fondasi ekonomi daerah perlu diarahkan agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Tri dalam sambutannya pada pembukaan Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 di Tarakan, Rabu (11/11/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja”.
“Kami melihat bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat ini perlu terus dioptimalkan agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Tri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 mencapai 6,34 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,9 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang perbaikan kinerja industri pengolahan, seiring beroperasinya industri logam dasar di kawasan industri Tanah Kuning serta peningkatan produksi pulp di Kaltara.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,68 persen secara tahunan dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional.
Tri menjelaskan, secara nasional perekonomian Indonesia juga menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2026 tercatat 5,47 persen, meningkat dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen.
Inflasi nasional pada Oktober 2026 juga terkendali sebesar 3,23 persen secara tahunan. Adapun secara regional, perekonomian Kalimantan tumbuh 3,9 persen pada triwulan III 2026.
Menurut Tri, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang cukup tinggi perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Terlebih, hilirisasi mineral sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Kaltara memiliki karakteristik padat modal.
Kondisi tersebut membuat dampak terhadap penyerapan tenaga kerja relatif terbatas jika tidak diimbangi pengembangan sektor lain yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.
“Untuk itu, diperlukan penguatan fondasi ekonomi daerah agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga semakin inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dia menyebut terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya kesenjangan kapasitas produksi antarwilayah atau regional productivity gap, belum optimalnya investasi yang mendorong potensi unggulan daerah atau investment gap, serta kesenjangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau human capital and employment gap.
Selain itu, keterkaitan industri besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta rantai pasok lokal atau local economic linkage juga perlu diperkuat.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri menjadi salah satu kunci agar manfaat hilirisasi dapat menyebar lebih luas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Lima Fokus Penguatan Peran BI
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan agar peran BI semakin memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Tri menjelaskan, terdapat lima fokus utama yang didorong BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertama, memperkuat peran kajian dan rekomendasi strategis atau advisory kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi unggulan daerah.
Upaya tersebut termasuk mendorong hilirisasi mineral guna meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi, yang perlu diimbangi dengan penguatan industri padat karya agar penciptaan lapangan kerja semakin luas.
Kedua, memperkuat promosi investasi yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi melalui strategi Regional Investment Relations Unit (RIRU)-Match.
Strategi ini mencakup pemetaan kebutuhan investor, penyiapan proyek investasi potensial di daerah, fasilitasi pertemuan bisnis atau business matching, hingga pemantauan realisasi investasi.
Fokus utamanya adalah mendorong investasi produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Ketiga, memperkuat pengembangan UMKM dan pelaku usaha syariah secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.
Sinergi dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha juga menjadi perhatian untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri sekaligus memperkuat keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok.
Keempat, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat daya saing pelaku usaha daerah.
Kelima, memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIS).
Upaya tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, mendukung penurunan kemiskinan, serta menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Tri menegaskan, berbagai strategi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dia berharap Benuanta Economic Forum 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka-angka, tetapi juga harus diarahkan pada terciptanya lapangan kerja yang produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan kesejahteraan sehingga pertumbuhan menjadi lebih inklusif,” pungkasnya.
Peliput:
