DetailNews.id, Jakarta – Baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasehat Khusus Ketenagakerjaan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal langsung membeberkan sederet target besar yang bakal diperjuangkan untuk kaum pekerja.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang menurutnya akan menjadi arena “pertarungan ideologis” antara kepentingan pemilik modal dan buruh.
“Kita harus memastikan outsourcing atau pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat, misalnya hanya empat atau lima jenis pekerjaan penunjang saja,” kata Said Iqbal usai pelantikan di Istana Negara.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya revisi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, yang menurutnya perlu diperbaiki agar lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah upah layak. Menurut Said Iqbal, pekerja seharusnya menerima penghasilan yang tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan mereka menabung.
“Kalau upah layak, daya beli naik. Karena persoalan yang kita hadapi sekarang, masyarakat termasuk buruh daya belinya menurun,” ujarnya.
Ia menilai kenaikan daya beli akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, roda ekonomi pun ikut bergerak.
“Daya beli naik, konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Karena itu upah layak harus masuk dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Di sektor ekonomi digital, Said Iqbal juga menyoroti persoalan potongan aplikator untuk pengemudi ojek online (ojol) yang menurutnya belum berjalan sesuai harapan. Ia menginginkan penerapan potongan maksimal 8 persen benar-benar dirasakan para pengemudi.
“Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi,” katanya.
Tak berhenti di sektor formal, Said Iqbal juga menyinggung pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal melalui konsep social protection floor sebagaimana diatur dalam konvensi International Labour Organization.
Menurutnya, pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, tukang becak, hingga pedagang sayur di wilayah Indonesia Timur harus mendapat perlindungan dasar dari negara.
“Pedagang martabak, tukang beca, ibu-ibu penjual jamu gendong sampai mama-mama pedagang sayur harus ada perlindungan dasarnya,” ujarnya.
Sementara itu, nasib pekerja migran juga masuk daftar perhatian. Said Iqbal menilai masih banyak kasus kekerasan hingga pelanggaran hak yang dialami buruh migran Indonesia di luar negeri.
“Negara jangan sampai abai terhadap hak-hak buruh migran,” katanya.
Sebagai Penasehat Khusus Presiden, Said Iqbal menegaskan dirinya memang bukan pengambil keputusan atau eksekutor kebijakan. Namun, ia memastikan akan aktif memberi masukan, gagasan, hingga analisis kebijakan langsung kepada Presiden.
“Tugas kami memberi saran dan pendapat kepada Presiden. Kalau ada menteri yang tidak bekerja, ya kita laporkan ke Presiden,” ucapnya.
Meski begitu, ia optimistis jajaran kabinet pemerintahan saat ini bekerja keras dan berharap kehadirannya dapat memperkuat upaya membangun kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Peliput: Raden
