DetailNews.id, Boltim – Perlindungan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk itu, pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak berjalan optimal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara virtual, Jumat (19/6/2026). Kegiatan itu diikuti sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Boltim yang diwakili Sekretaris Daerah Muh. Iksan Pangalima.
Dalam pertemuan tersebut, implementasi program perlindungan anak menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pemerintah daerah diingatkan bahwa keberhasilan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, berbagai dokumen pendukung harus dibarengi dengan implementasi nyata di lapangan, termasuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan anak dan keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Boltim, Muh. Iksan Pangalima, menyatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah guna memastikan seluruh program perlindungan anak dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami ingin kebijakan yang dibuat tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat,” ujar Iksan.
Ia menambahkan, perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, keluarga hingga masyarakat.
Selain Sekretaris Daerah, kegiatan tersebut juga diikuti pimpinan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas bidang agar target pembangunan yang ramah anak dapat tercapai secara optimal.
Program Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong daerah meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak melalui kebijakan dan program yang terukur serta berkelanjutan.
Peliput : Amingsih
